Isu penarikan kendaraan secara paksa atau fiduciary execution oleh Debt Collector seringkali menjadi momok menakutkan bagi pemilik kendaraan yang mengalami kesulitan membayar cicilan. Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Bekasi kini mengambil sikap tegas untuk melawan Debt Collector dan menguatkan perlindungan hukum anggota mereka dari ancaman penarikan paksa moge. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap proses penarikan atau penyelesaian utang-piutang dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menghindari praktik kekerasan dan intimidasi di jalan raya.
Debt Collector seringkali menggunakan cara-cara yang intimidatif dan non-prosedural dalam upaya mereka melakukan penarikan paksa moge. Padahal, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penarikan unit tanpa adanya putusan pengadilan yang inkrah atau tanpa surat kuasa fidusia resmi yang terdaftar, adalah tindakan yang melanggar hukum. HDCI Bekasi menyadari bahwa perlindungan hukum anggota sangat penting dalam situasi ini, di mana anggota yang tertekan secara finansial juga menghadapi ancaman kekerasan.
Strategi HDCI Bekasi melawan Debt Collector berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, edukasi hukum masif. Klub secara rutin memberikan penyuluhan kepada anggota mengenai hak-hak konsumen dan prosedur penarikan fidusia yang sah. Anggota diajarkan untuk tidak menyerahkan kendaraan atau dokumen kepada Debt Collector di jalan, melainkan meminta proses penyelesaian dilakukan di kantor polisi atau di hadapan pengadilan.
Kedua, advokasi dan pendampingan. Jika seorang anggota dihadapkan pada ancaman penarikan paksa moge, HDCI Bekasi siap menyediakan pendampingan hukum cepat. Klub dapat mengutus tim lawyer atau pengurus untuk mendampingi anggota dan memastikan Debt Collector beroperasi sesuai prosedur. Kehadiran perwakilan klub seringkali efektif dalam meredam upaya intimidasi yang dilakukan oleh oknum Debt Collector.
Ketiga, koordinasi dengan kepolisian. HDCI Bekasi aktif menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian untuk melaporkan dan menindak oknum Debt Collector yang terbukti melakukan tindak pidana, seperti perampasan, pengancaman, atau pemalsuan dokumen. Perlindungan hukum anggota ini bertujuan menciptakan efek jera, sekaligus mengirimkan pesan tegas bahwa komunitas moge tidak akan mentolerir praktik penarikan paksa di luar ketentuan hukum.